GORONTALO — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang Januari–Juni 2026 mencapai Rp 1.010,57 triliun. Angka ini berasal dari akumulasi 38 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp 173,62 triliun atau setara 17,18% dari total investasi nasional. Posisi kedua ditempati Jawa Barat yang mencatatkan Rp 138,13 triliun.
Porsi investasi asing dan domestik terlihat hampir berimbang secara nasional, namun distribusinya sangat timpang secara geografis. Berikut rincian realisasi investasi di lima provinsi dengan nilai tertinggi:
Maluku Utara dan Jawa Tengah menyusul dengan nilai masing-masing Rp 65,42 triliun dan Rp 48,54 triliun. Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Riau melengkapi daftar sepuluh besar dengan realisasi di kisaran Rp 33–40 triliun.
Di sisi lain, konsentrasi investasi di Pulau Jawa dan kawasan industri besar meninggalkan sejumlah provinsi dengan serapan sangat tipis. Papua Pegunungan menjadi daerah dengan realisasi investasi terendah, hanya Rp 15,77 miliar sepanjang semester pertama tahun ini.
Papua mencatatkan Rp 419,62 miliar dan Maluku Rp 1,11 triliun. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan kemudahan perizinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia.
Kendati secara agregat timpang, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara membuktikan diri sebagai pengecualian. Keduanya masuk jajaran lima besar berkat proyek hilirisasi nikel dan industri pengolahan mineral yang berjalan masif dalam beberapa tahun terakhir.
Kehadiran kawasan industri terpadu di Morowali dan Halmahera Tengah menarik minat investor asing, terutama dari sektor baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat. Pola ini berbeda jauh dengan DKI Jakarta yang didominasi sektor jasa keuangan, properti, dan perdagangan.
BKPM menilai tren investasi semester II 2026 akan bergantung pada stabilitas nilai tukar rupiah dan kepastian regulasi di sektor energi baru terbarukan. Para pelaku usaha menunggu kejelasan skema insentif fiskal sebelum mempercepat realisasi proyek yang sempat tertunda.