Pemerintah Provinsi Gorontalo mengevaluasi 187 unit Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian di tengah musim kemarau. Dari jumlah itu, 117 unit masih beroperasi sementara 70 unit memerlukan rehabilitasi. Evaluasi dipimpin Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam rapat di Ruang Dulohupa, Gubernuran, Kamis (1/10).
GORONTALO — Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Jamal Nganro mengatakan evaluasi dilakukan agar infrastruktur irigasi tetap berfungsi optimal saat debit air sungai terbatas. Setiap unit JIAT diproyeksikan mampu mengairi 5 hingga 10 hektare lahan pertanian.
Kapasitas itu masih perlu diverifikasi lewat data kondisi sumur, luas lahan yang terlayani, serta aktivitas pertanian warga di sekitar lokasi. "Dengan adanya program JIAT, diharapkan produktivitas petani tidak menurun meskipun musim kemarau. Karena itu, perlu dipastikan berapa luas lahan yang bisa diairi dan apakah masyarakat di sekitar sumur masih aktif bercocok tanam," ujar Jamal.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo melengkapi data operasional seluruh JIAT. Data itu jadi dasar menentukan kebutuhan penanganan tiap unit.
Setelah data tersedia, Gubernur direncanakan meninjau langsung kondisi JIAT di lapangan. Evaluasi sebelumnya menjadi salah satu pembahasan dalam rapat pemaparan laporan kemajuan pelaksanaan program JIAT dan daerah irigasi di Provinsi Gorontalo.
Kepala BWS Sulawesi II Gorontalo Ali Rahmat menyebut pihaknya menyiapkan program pembangunan dan rehabilitasi JIAT dengan dukungan pendanaan Bank Dunia. Pada 2027 direncanakan pembangunan 18 sumur baru dan rehabilitasi 10 sumur.
Program tersebut dirancang berlangsung hingga 2030. Skema pendanaan ini menempatkan Gorontalo sebagai salah satu daerah penerima dukungan proyek irigasi air tanah di Sulawesi.
JIAT berfungsi memasok air ke lahan pertanian ketika debit sungai menurun di musim kemarau. Dari 187 unit yang tersebar di Provinsi Gorontalo, sebanyak 117 unit masih beroperasi dan 70 unit lainnya menunggu perbaikan.
Pemprov memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan lahan pertanian. Verifikasi lapangan akan menentukan unit mana yang diprioritaskan lebih dulu untuk direhabilitasi.