GORONTALO — Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo Aisa Ibrahim menyatakan, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada perilaku masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, hingga masyarakat dinilai perlu memiliki peran yang jelas dan saling mendukung.
Pernyataan itu disampaikan Aisa saat membuka seminar hasil kajian penelitian evaluasi pembaruan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo. Seminar berlangsung di Kota Gorontalo, Kamis (29/10/2026).
Aisa mengingatkan dunia usaha perlu didorong berkontribusi melalui penerapan praktik produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Menurutnya, regulasi yang baik harus mampu membangun kesadaran sekaligus menyediakan mekanisme yang mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menilai pembagian peran antar pemangku kepentingan masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan sampah daerah. Karena itu, evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 diarahkan untuk memetakan kebutuhan riil di setiap wilayah.
"Saya berharap seminar ini menjadi ruang diskusi yang terbuka, konstruktif, dan berbasis data. seluruh peserta diharapkan dapat memberikan pandangan, masukan, serta pengalaman dari masing-masing wilayah agar hasil kajian ini semakin komprehensif dan benar-benar mencerminkan kebutuhan pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo," ujar Aisa.
Aisa menegaskan pembaruan peraturan daerah bukanlah tujuan akhir. Sasaran sesungguhnya adalah terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Dengan regulasi yang tepat, dukungan kelembagaan yang kuat, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat, Provinsi Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah secara terencana dan berkelanjutan.
Seminar tersebut melibatkan peserta dari berbagai wilayah untuk memberi masukan terhadap hasil kajian. Pandangan dan pengalaman daerah menjadi bahan penyempurnaan evaluasi sebelum rekomendasi pembaruan Perda Nomor 3 Tahun 2013 dirumuskan.