GORONTALO — Forum Konsultasi Publik yang digelar KPU Kabupaten Gorontalo menjadi ruang bagi pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap SOP pelayanan publik yang berlaku. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Windarto M. Bahua. Hadir pula Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo.
Selain internal KPU, forum ini melibatkan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan perwakilan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi. Instansi terkait serta perwakilan partai politik di Kabupaten Gorontalo turut hadir. Kombinasi peserta itu menunjukkan forum tidak hanya menyasar kalangan penyelenggara pemilu.
Windarto menyampaikan forum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai SOP pelayanan publik. Fokusnya pelayanan langsung dan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo.
Windarto menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, saran, dan tanggapan. Menurutnya, bahan itu dibutuhkan untuk menyempurnakan SOP agar pelayanan semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
"Melalui forum ini, kami berharap adanya masukan dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Gorontalo," ujarnya.
Agenda berlanjut dengan sosialisasi SOP kepada pihak eksternal. Materi disampaikan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Agustina A. Bilondatu bersama Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo. Keduanya membahas prosedur dan standar pelayanan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo.
Peserta mendapat penjelasan langsung soal alur layanan yang mesti ditempuh masyarakat maupun peserta pemilu. Sosialisasi berlangsung dalam format daring dan luring sekaligus, sehingga peserta dari luar kota tetap bisa mengikuti.
Bagi KPU Kabupaten Gorontalo, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif. Layanan yang jelas alurnya memudahkan warga mengurus kebutuhan terkait kepemiluan tanpa harus bolak-balik.
KPU Kabupaten Gorontalo menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Masukan dari forum ini menjadi pijakan awal sebelum SOP diterapkan lebih luas.