SUWAWA — Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menyebut program Bakti Jaksa sebagai upaya mendekatkan fungsi Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat. Menurutnya, kewenangan bidang Datun harus dimanfaatkan secara optimal agar persoalan hukum yang dihadapi warga maupun pemerintah daerah memperoleh pendampingan yang tepat.
Pelayanan terpadu itu mempertemukan Kejaksaan, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi pelayanan dalam satu lokasi. Warga tidak perlu berpindah-pindah meja untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Ada 15 jenis layanan yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Mulai dari pembuatan SIM dan SKCK keliling, konsultasi pertanahan, hingga administrasi kependudukan.
Layanan kesehatan, BPJS, dan perbankan juga tersedia di lokasi yang sama. Warga yang ingin mengurus perizinan berusaha maupun nonberusaha bisa memanfaatkan kesempatan ini.
Semua layanan diberikan gratis sebagai bagian dari pelayanan publik terpadu. Kehadiran sejumlah instansi dalam satu atap memangkas waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan warga untuk mengurus dokumen.
Selain layanan administrasi, kegiatan ini membuka ruang konsultasi hukum bagi warga. Persoalan yang dihadapi bisa dikonsultasikan langsung dengan pihak kejaksaan sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Kami ingin Kejaksaan hadir lebih dekat dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung," jelas Feddy.
Melalui pelayanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, serta bantuan hukum sesuai kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Fungsi itu selama ini melekat pada bidang Datun namun belum banyak diketahui warga.
Program Bakti Jaksa memakai pendekatan yang jarang dipakai instansi penegak hukum. Alih-alih menunggu warga datang ke kantor, kejaksaan turun langsung membuka meja layanan bersama instansi lain.
Pembukaan kegiatan dilakukan langsung oleh Kajati Gorontalo, Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare. Kehadiran pimpinan kejaksaan provinsi menandai dukungan penuh terhadap program yang digagas Kejari Bone Bolango.
Bagi warga Kabupaten Bone Bolango, kegiatan ini menjadi kesempatan mengurus berbagai keperluan dalam sekali datang. Layanan perizinan berusaha, misalnya, bisa dirangkai dengan konsultasi hukum bila ada persoalan yang perlu didampingi.