GORONTALO — Tiga wakil Gorontalo duduk di DPR RI, yakni Rachmat Gobel, Elnino M. Husein Mohi, dan Rusli Habibie. Empat lainnya masuk DPD RI, yaitu Fadel Muhammad, Syarif Mbuinga, Rahmijati Jahja, dan Jasin U. Dilo.
Mereka tidak datang ke Jakarta dengan tangan kosong. Masing-masing membawa legitimasi elektoral yang terukur dari perolehan suara pada pemilihan sebelumnya.
Peta Perolehan Suara Tujuh Wakil Gorontalo
Di jalur DPR RI, Rachmat Gobel memperoleh 195.322 suara. Elnino M. Husein Mohi mengantongi 126.129 suara, sedangkan Rusli Habibie mendapat 95.379 suara.
Untuk DPD RI, Fadel Muhammad mencatat perolehan tertinggi di antara ketujuh wakil dengan 242.732 suara. Syarif Mbuinga menyusul dengan 101.992 suara, Rahmijati Jahja 85.146 suara, dan Jasin U. Dilo 63.904 suara.
Angka-angka itu menunjukkan besarnya basis dukungan yang mengirim mereka ke Senayan. Namun jumlah suara tidak otomatis berbanding lurus dengan kemampuan memperjuangkan kepentingan daerah di level nasional.
Bukan Sekadar Soal Aktif atau Tidak Aktif
Founder The Gorontalo Institute, Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A, menilai dua tahun adalah waktu yang cukup untuk mengajukan pertanyaan lebih mendasar. Menurut dia, persoalannya bukan lagi apakah para wakil itu aktif atau tidak.
"Persoalannya adalah apakah tujuh mandat tersebut telah berubah menjadi kekuatan representasi yang mampu meningkatkan daya tawar Gorontalo dalam politik nasional," tulis Funco dalam ringkasan yang diterima media.
Ia membedakan dua hal yang sering dicampur: representasi dan kekuasaan politik. Memiliki wakil di Senayan adalah soal representasi, sementara membuat kepentingan daerah diperhitungkan dalam keputusan nasional adalah soal kekuasaan politik.
Struktur Nasional yang Jauh Lebih Besar
Gorontalo berhadapan dengan struktur politik dan ekonomi nasional yang skalanya jauh lebih besar. Tujuh wakil itu membawa nama pribadi, partai, atau lembaga yang mereka wakili, sekaligus ekspektasi sebuah provinsi.
Mandat elektoral yang besar menjadi modal awal. Pertanyaannya, seberapa jauh modal itu dikonversi menjadi pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan di Jakarta.
Dua tahun pertama sudah berjalan. Evaluasi atas kinerja tujuh wakil Gorontalo di Senayan masih terbuka untuk diuji publik, terutama menjelang tahun-tahun berikutnya masa jabatan.
