GORONTALO — Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo diterima anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, di Jakarta. Pertemuan itu membahas dua isu utama: perlindungan ketenagakerjaan dan penguatan pelayanan kesehatan di Gorontalo. Obon membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, serta jaminan sosial di Komisi IX.
Rombongan DPRD Gorontalo terdiri atas Ketua Komisi IV Moh. Iqbal Al-Idrus, serta anggota Moh. Ghalieb Lahidjun, Djoni Dalanggo, dan dr. Sri Darsianti Tuna. Turut hadir anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sadiki dan Ekwan Ahmad. Obon Tabroni juga tercatat sebagai anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI.
Apa Isi UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang Dibahas?
Agenda pertama menyoroti substansi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disebut telah disahkan pemerintah bersama DPR RI. Pembahasan mencakup sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan daerah.
Obon Tabroni menjelaskan beberapa isu kunci, mulai dari penguatan perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pembatasan praktik alih daya atau outsourcing.
Perkembangan ekonomi digital turut menjadi perhatian. Perubahan struktur pasar kerja dinilai melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum.
Kelompok yang disorot antara lain pengemudi ojek daring dan kurir, pekerja sektor informal, serta pekerja dalam ekosistem badan usaha koperasi. Menurut Obon, perkembangan dunia kerja tidak hanya perlu dilihat dari sisi fleksibilitas ekonomi.
Ia menekankan perlunya jaminan perlindungan, kepastian hak, jaminan sosial, dan hubungan kerja yang berkeadilan bagi para pekerja di sektor-sektor baru tersebut.
Mengapa RSUD dr. Ainun Habibie Perlu Naik Status ke Tipe B?
Selain ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Gorontalo menyampaikan aspirasi terkait pelayanan kesehatan di daerah. Sorotan utamanya adalah peningkatan status RSUD dr. Ainun Habibie dari tipe C menjadi tipe B.
DPRD menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan status rumah sakit dinilai tidak sekadar perubahan administratif.
Proses itu membutuhkan kesiapan tenaga kesehatan, fasilitas medis, sarana dan prasarana, serta kemampuan memberikan pelayanan rujukan yang lebih lengkap kepada masyarakat. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, status tipe B sulit direalisasikan.
Komisi IX DPR RI Akan Kunjungi Gorontalo
Menanggapi berbagai persoalan itu, Obon Tabroni menyatakan akan mengagendakan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi Komisi IX DPR RI untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Selain itu, kunjungan itu akan dipakai melihat kondisi lapangan terkait persoalan ketenagakerjaan maupun pelayanan dan fasilitas kesehatan. Dua lokasi yang akan disorot adalah RSUD dr. Ainun Habibie dan rumah sakit provinsi.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyambut baik rencana tersebut. Langkah itu dinilai sebagai upaya memperkuat sinergi antara DPRD provinsi dan DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah di tingkat nasional.
Pertemuan itu juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas lembaga. Harapannya, berbagai persoalan strategis di Gorontalo dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan, dukungan anggaran, dan intervensi pemerintah pusat.
