SUWAWA — Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, memimpin langsung kegiatan verifikasi tersebut, didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Heriyadi Djunaidi. JAKSA SAKTI merupakan singkatan dari Jaksa Bantu Sahkan Administrasi Keluarga Tertib dan Integratif. Program ini menyasar pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi.
Apa Itu Program JAKSA SAKTI
JAKSA SAKTI dirancang sebagai upaya menertibkan administrasi perkawinan warga. Kepastian hukum dalam keluarga menyangkut lebih dari hubungan suami dan istri.
Dokumen perkawinan yang sah dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi. Lewat program ini, Kejaksaan Negeri Bone Bolango menggandeng Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah.
Mengapa Koordinasi Lintas Lembaga Diperlukan
Feddy menyampaikan bahwa koordinasi lintas lembaga diperlukan agar persoalan administrasi perkawinan dapat ditangani secara tepat. Koordinasi itu juga membantu masyarakat memahami tahapan yang harus ditempuh sesuai aturan.
Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai fasilitator dalam koordinasi. Peran itu disertai dukungan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki.
Alur Verifikasi hingga Penetapan Pengadilan
Tahap verifikasi dan validasi menjadi bagian penting dalam proses ini. Tujuannya memastikan data dan persyaratan para calon peserta telah sesuai sebelum permohonan dilanjutkan ke Pengadilan Agama.
Kolaborasi antarinstansi diharapkan membuat proses pelayanan lebih terarah. Rentang penanganan mulai dari pemeriksaan dokumen hingga tahapan berikutnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan instansi terkait.
Bagi pasangan yang memenuhi persyaratan, isbat nikah dapat menjadi jalan memperoleh penetapan pengadilan atas perkawinan yang belum tercatat. Penetapan itu menjadi dasar hukum bagi status perkawinan mereka.
