GORONTALO — Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Trizal Entengo menyatakan seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo untuk periode 2027-2031 perlu segera disiapkan. Menurut dia, regenerasi organisasi itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Usulan anggaran seleksi akan diajukan melalui TAPD dan DPRD pada 2027.
Masa jabatan Komisioner KI Provinsi Gorontalo seharusnya berakhir pada 2024. Namun, jabatan itu diperpanjang dua tahun karena tidak tersedia anggaran untuk membentuk tim dan menjalankan proses seleksi.
Mengapa Seleksi Komisioner KI Baru Bisa Digelar 2027
Trizal menyebut pihaknya baru bisa mengusulkan kebutuhan anggaran seleksi pada tahun anggaran 2027. Usulan itu akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo.
"Oleh karena itu, tahun 2027 kami coba usulkan melalui TAPD dan DPRD agar usulan seleksi KI Provinsi bisa diakomodir. Soal besaran anggaran saya kira relatif yang penting proses dan tahapan seleksi bisa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Trizal, Rabu (28/10/2026).
Dukungan penganggaran dari DPRD menjadi kunci agar tahapan seleksi tidak kembali tertunda. Kepengurusan baru diharapkan mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di daerah.
Beda Mekanisme Seleksi KI Provinsi dan KPID
Proses seleksi Komisioner KI Provinsi tidak ditangani DPRD seperti halnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Seleksi KI Provinsi dijalankan Dinas Kominfotik dengan membentuk tim seleksi yang ditetapkan melalui surat keputusan gubernur.
Tahapan seleksi memakan waktu cukup panjang karena sudah ditentukan dalam ketentuan. Seleksi administrasi berlangsung lima hari kerja, pengumuman tujuh hari, dan penjaringan masukan masyarakat selama 14 hari.
"Kalo seleksi komisioner KI Provinsi ini cukup lama sebab sudah ditentukan waktu seleksinya. Misalnya seleksi administrasi itu lima hari kerja, pengumuman tujuh hari, termasuk mendengarkan masukan dari masyarakat selama 14 hari dan seterusnya," ujar Trizal.
Tiga Sidang Sengketa Informasi dalam Dua Tahun
Selama dua tahun terakhir, Komisioner KI Provinsi Gorontalo telah menggelar tiga kali sidang Sengketa Informasi Publik. Komisioner juga menjalankan asistensi, monitoring, dan evaluasi KIP di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Rangkaian tugas itu menunjukkan beban kerja KI tetap berjalan meski masa jabatan komisioner sudah melewati batas. Tanpa seleksi baru, kesinambungan fungsi pengawasan keterbukaan informasi publik berpotensi bergantung pada perpanjangan jabatan.
