LIMBOTO — Peninjauan menyasar gedung UPTD PPA yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus fisik dari pemerintah pusat. Arifatul berharap fasilitas itu dimanfaatkan optimal sesuai tujuan pembangunannya, terutama untuk pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo.
Kunjungan berlangsung didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Kepala Dinas PPPA-PMD dr. Yana Yanti Suleman, serta sejumlah pejabat lainnya.
Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Sudah Mulai Berani Melapor
Di dalam gedung UPTD, Arifatul melihat langsung anak-anak, khususnya perempuan, yang datang melapor karena mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan. Bagi Menteri PPPA, pemandangan itu justru menandakan perubahan positif di tengah masyarakat.
"Kami melihat di dalam ada anak anak khususnya perempuan yang melapor di UPTD sedang mengalami ataupun menyaksikan tindak kekerasan. Ini tentu menjadi hal positif, karena keberanian masyarakat untuk melapor merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ujar Arifatul.
Kasus Yayasan di Gorontalo Masih Ditinjau UPTD PPA
Menteri PPPA menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Gorontalo soal kejadian yang menimpa salah satu yayasan. Persoalan itu masih dalam peninjauan dan ditindaklanjuti jajaran UPTD PPA setempat.
"Kami berharap seluruh prosesnya dapat berjalan dengan baik. Gedung ini juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pembangunannya," tambahnya.
Rangkaian Kunjungan: Rakorda Posyandu hingga Deklarasi Ruang Bersama Indonesia
Kunjungan kerja Menteri PPPA ke Provinsi Gorontalo disebut sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dengan daerah, khususnya dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sebelum meninjau UPTD PPA, rangkaian agenda diawali Rapat Koordinasi Daerah Posyandu, penandatanganan nota kesepahaman, serta deklarasi komitmen Ruang Bersama Indonesia.
Keberadaan UPTD PPA di Limboto menjadi ujung tombak layanan bagi warga Kabupaten Gorontalo yang membutuhkan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, maupun tempat aman sementara. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan layanan itu berjalan penuh, tidak berhenti pada bangunan yang berdiri.
