GORONTALO — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa pembangunan di kawasan pesisir harus memperhatikan keberadaan masyarakat yang telah lebih dahulu menetap dan menggantungkan kehidupan ekonomi pada wilayah tersebut. Aryanto Husain menyampaikan hal itu di Gorontalo, Rabu, sebagai bagian dari upaya melindungi akses masyarakat lokal terhadap sumber daya laut.
Menurut Aryanto, kepentingan pembangunan dan hak masyarakat lokal seharusnya dapat berjalan berdampingan. Syaratnya, tidak mengabaikan hak konstitusional pihak lain maupun menimbulkan kerusakan lingkungan.
Kebijakan Pemprov: Tak Ingin Ada Penggusuran Warga Pesisir
Aryanto menegaskan kebijakan pemerintah provinsi tidak menginginkan adanya keterasingan suku yang seharusnya tinggal di kawasan pesisir. Pihaknya juga menolak keterpinggiran, penggusuran, atau pengabaian hak-hak tertentu terhadap warga lokal.
"Secara kebijakan pemerintah, kita tidak menginginkan adanya keterasingan suku yang seharusnya tinggal di situ, keterpinggiran, penggusuran atau pengabaian hak-hak tertentu," katanya.
Pemprov Gorontalo berupaya mengenali terlebih dahulu hak-hak yang dimiliki masyarakat lokal. Pengenalan itu mencakup wilayah kelola, pola pemanfaatan sumber daya laut, serta kearifan lokal yang telah dipraktikkan secara turun-temurun.
Masyarakat Diminta Tak Sekadar Jadi Pihak Terdampak
Pengakuan hak tenurial dinilai penting agar masyarakat tidak sekadar menjadi pihak yang terdampak pembangunan. Warga juga perlu memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pengelolaan kawasan pesisir.
Aryanto menyebut partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam proses pengenalan dan pengakuan hak tenurial. Pemerintah perlu mengidentifikasi praktik-praktik baik yang selama ini dilakukan masyarakat sebagai dasar memperkuat keberadaan mereka di kawasan pesisir.
"Bagaimana caranya tidak sampai mengesampingkan hak-hak yang ada di situ, jangan apalagi sampai menggusur," ujarnya.
Kearifan Lokal Jadi Kekuatan Jaga Sumber Daya Laut
Kearifan lokal dinilai dapat menjadi kekuatan sosial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pengelolaan kawasan pesisir diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek.
Kajian pembangunan perlu mengintegrasikan pendekatan teknokratis dengan kondisi sosial masyarakat di tingkat akar rumput. Aryanto menilai integrasi itu membuat inisiatif pengelolaan pesisir lebih kuat secara akademik sekaligus diterima secara lokal.
"Kalau itu bisa dikenali kemudian diadopsi, maka akan menjadi kuatlah inisiatif tadi. Secara akademik dia visibel, secara lokal dia juga diterima," katanya.
Pemprov Buka Ruang Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi
Pemerintah provinsi terbuka terhadap keterlibatan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok masyarakat. Keterlibatan itu diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan serta mengadvokasi perlindungan hak masyarakat pesisir.
Aryanto menambahkan, pengenalan hak tenurial menjadi langkah awal sebelum kebijakan pengelolaan kawasan pesisir diambil. Dengan begitu, warga lokal punya posisi tawar dalam menentukan arah pembangunan di wilayah yang mereka tinggali sejak lama.
