BONE BOLANGO — Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Feddy Hantyo Nugroho menyebut sertifikasi tanah sebagai instrumen penting yang memberi kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah. Menurutnya, legalitas yang jelas menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan aset bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Program JAKSA KOSTAN atau Jaksa Kolaborasi Sertifikat Aset Tanah dijalankan Bidang Datun Kejari Bone Bolango bersama Kantor Pertanahan (BPN) dan Bidang Pertanahan Pemkab. Kolaborasi lintas instansi itu difokuskan pada percepatan administrasi pertanahan yang selama ini tersendat.
Enam Bidang Tanah di Dua RSUD Jadi Prioritas Percepatan
Dari 39 bidang tanah yang berhasil disertifikatkan, enam bidang menjadi perhatian khusus tim percepatan. Keenamnya berada di lingkungan RSUD Toto Kabila dan RSUD Tombolilato, dua fasilitas pelayanan kesehatan yang menopang layanan publik di Bone Bolango.
Proses sertifikasi lahan kedua rumah sakit itu sebelumnya menghadapi kendala selama kurang lebih 20 tahun. Koordinasi intensif antara Kejaksaan, BPN, dan Pemkab membuat hambatan tersebut dapat ditangani secara bertahap.
Kepastian hukum atas lahan fasilitas kesehatan dinilai menjadi aspek mendasar untuk mendukung keberlanjutan pelayanan publik. Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan juga bergantung pada status lahan yang tidak lagi bersengketa.
Peran Datun: Menjembatani, Bukan Mengambil Alih Kewenangan BPN
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bone Bolango Heriyadi Djunaidi menjelaskan bahwa Bidang Datun berperan sebagai penghubung dan fasilitator lintas instansi. Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan membantu menjembatani komunikasi, menyelaraskan pemahaman, serta memfasilitasi penyelesaian persoalan hukum maupun administratif yang menjadi kendala sertifikasi.
Peran itu dijalankan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, khususnya kewenangan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Heriyadi menegaskan keterlibatan Kejaksaan bukan untuk mengambil alih kewenangan teknis pertanahan.
Pengukuran, penelitian data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat tetap menjadi kewenangan instansi pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Posisi Kejaksaan lebih pada pendampingan agar proses di lapangan tidak berhenti di tengah jalan.
Mencegah Sengketa dan Penguasaan Aset oleh Pihak Tak Berhak
Sertifikasi 39 bidang tanah itu tidak berhenti pada penyelesaian administrasi. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan potensi sengketa, penyalahgunaan, maupun penguasaan aset pemerintah oleh pihak yang tidak berhak.
Feddy menilai sinergi antara Kejaksaan, Kantor Pertanahan, dan Pemkab Bone Bolango menjadi kunci dalam mengatasi berbagai hambatan proses sertifikasi. Kerja sama itu disebutnya sebagai bentuk nyata kontribusi Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.
Peran Kejaksaan dalam program ini memperlihatkan dua sisi penanganan hukum. Selain penegakan hukum melalui jalur litigasi, Kejaksaan juga masuk lewat langkah preventif dan solutif berupa pendampingan serta fasilitasi hukum kepada pemerintah daerah.
Nilai Aset Rp13,58 Miliar dan Kelanjutan Penertiban
Total nilai perolehan 39 bidang tanah yang disertifikatkan mencapai Rp13.580.957.076. Angka itu menjadi dasar bagi Pemkab Bone Bolango dalam menata pencatatan aset daerah yang tertib dan transparan.
Kejari Bone Bolango berharap upaya penertiban dan pengamanan aset daerah terus berlanjut setelah capaian tersebut. Komitmen yang dipegang adalah tata kelola aset pemerintah yang akuntabel, memiliki kepastian hukum, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
