KOTA GORONTALO — Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Reflin Buata menegaskan, penetapan pahlawan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat yang prosesnya berlapis. Usulan dari daerah, termasuk Gorontalo, masuk ke meja Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dijabat Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Dari 19 nama yang ditetapkan, tidak satu pun berasal dari usulan Pemprov Gorontalo. Dua nama yang selama ini diperjuangkan, Prof. Aloei Saboe dan H.B Jassin, masih menunggu giliran.
Mengapa Usulan Gorontalo Belum Berbuah
Reflin menjelaskan, semua provinsi mengirim usulan ke presiden melalui dewan gelar. Jumlah nama yang masuk jauh lebih banyak dari kuota yang bisa ditetapkan setiap tahun.
"Jadi memang pengusulan ini dilakukan oleh semua provinsi. Ada puluhan nama yang selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi bukan ditolak tapi memang prosesnya butuh waktu," kata Reflin, Rabu (11/10/2026).
Pemerintah pusat, lanjutnya, sangat selektif. Biasanya hanya sekitar 10 nama ditetapkan per tahun. Pada 2026, jumlahnya ditambah sembilan sehingga menjadi 19 orang.
Sudah Tujuh Kali Diulang, Tetap Menunggu
Pengusulan Prof. Aloei Saboe sebagai pahlawan nasional sudah dilakukan tujuh kali oleh pemerintah provinsi. Untuk H.B Jassin, usulan sudah masuk enam kali.
Keduanya dinilai layak menyandang gelar pahlawan atas jasa di bidang kesehatan dan sastra. Pemprov Gorontalo meminta dukungan serta doa masyarakat agar kedua tokoh bangsa itu segera diangkat.
"Semua provinsi mengusulkan kepada presiden melalui Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam hal ini dijabat oleh Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan. Provinsi lain juga sudah banyak kali mengusulkan namun karena terbatas yang diberi gelar maka kita butuh bersabar sambil terus meyakinkan pemerintah pusat," imbuh Reflin.
Bukan Penolakan, tapi Antrean Panjang
Reflin menekankan, tidak ada keputusan resmi yang menolak usulan Gorontalo. Yang terjadi adalah seleksi ketat dengan kuota terbatas, sementara usulan dari seluruh daerah terus bertambah, baik yang diulang maupun usulan baru.
Pemprov Gorontalo akan terus mendorong usulan tersebut pada periode berikutnya. Dukungan publik dinilai penting untuk memperkuat berkas pengajuan kedua tokoh.
