GORONTALO — Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, memimpin langsung rapat dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan antrean BBM yang kerap terjadi di Jayapura bukan lagi masalah sepele, melainkan sudah menyentuh hajat hidup warga sehari-hari.
“Pertemuan ini bukan sekadar datang, bicara, makan buah lalu pulang. Harus ada langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bonai di hadapan manajemen Pertamina.
Sejumlah opsi telah mengemuka dalam rapat tersebut. Mulai dari pengaturan ulang jam operasional pengisian, hingga penguatan pengawasan di tingkat SPBU agar distribusi tepat sasaran. DPR Papua meminta agar semua rekomendasi itu segera dieksekusi, bukan sekadar menjadi catatan rapat.
Bonai menekankan, aspirasi yang ia bawa merupakan keluhan langsung dari masyarakat yang kerap kehilangan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar. Ia memberi sinyal keras bahwa DPR tidak akan tinggal diam jika tenggat yang diberikan tidak dipenuhi.
“Kami berharap paling lambat satu minggu sudah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, kami akan kembali datang atau langsung menyurat ke Jakarta agar dilakukan evaluasi terhadap manajemen Pertamina di Papua,” tegasnya.
Jika dalam sepekan antrean masih terjadi, DPR Papua menyatakan akan menempuh jalur formal. Surat resmi akan ditujukan ke Kementerian BUMN dan Direksi Pertamina di pusat, meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Pertamina di Papua.
“Karena pertemuan kita hari ini dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika tidak bisa dibereskan, maka kami akan datang lagi ke Pertamina, tapi juga kami akan menyurat ke pusat untuk evaluasi kinerja jajaran Pertamina,” tambah Bonai.
Langkah ini menjadi semacam peringatan keras bagi Pertamina Patra Niaga yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi energi di wilayah timur Indonesia. Kegagalan menuntaskan antrean di Jayapura bisa berimplikasi pada penilaian kinerja yang lebih luas.
Antrean panjang di SPBU bukan hanya soal waktu yang terbuang. Lebih dari itu, ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan badan usaha milik negara. Setiap kali truk tangki terlambat atau stok menipis, warga yang paling merasakan dampaknya langsung di lokasi.
Tekanan politik dari DPR Papua ini menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM di daerah tak bisa dipandang sebelah mata. Pertamina kini berada dalam posisi yang mengharuskan pembuktian dalam hitungan hari, bukan lagi sekadar janji perbaikan di atas kertas.
Apakah manajemen regional mampu bergerak cepat sebelum surat evaluasi itu benar-benar meluncur ke Jakarta? Waktu satu pekan akan menjadi jawabannya.