JAKARTA - Proyek senilai ratusan miliar rupiah untuk membangun kompleks perkantoran pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire dipastikan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran senilai Rp355,36 miliar dari APBN untuk pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Pekerjaan ini digarap Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) sejak 20 Oktober 2025.
Hingga 9 Agustus 2026, capaian pembangunan fisik gedung tersebut sudah mencapai 36,90 persen. Seluruh rangkaian konstruksi ditargetkan tuntas pada Desember 2026, sesuai jadwal yang disepakati dalam kontrak kerja.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Kementerian PU turut mengalokasikan pekerjaan penataan kawasan di sekitar gedung utama, meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga plambing dan elektrikal. Pekerjaan ini berjalan sejak Desember 2025 dan ditargetkan rampung Desember 2026, dengan progres kini di angka 25,34 persen.
Sejumlah item pekerjaan yang tengah berjalan mencakup penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi serta struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone untuk mengukur kepadatan tanah di lokasi proyek.
Secara geografis, lokasi kawasan pemerintahan baru ini berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh 30 menit, dan sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Kehadiran anggaran besar ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat menopang penyelenggaraan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal pemerataan pembangunan wilayah Papua dan semangat PU 608 yang mendorong percepatan infrastruktur bermanfaat bagi masyarakat.