GORONTALO — Persoalan agraria di Provinsi Gorontalo kembali mencuat ke permukaan. DPRD Provinsi Gorontalo melalui rapat gabungan Komisi I dan Komisi III pada 23 September 2025 membahas sengketa lahan dan dugaan tumpang tindih penguasaan lahan yang berkaitan dengan PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo. Rapat itu menyoroti persoalan penguasaan lahan dalam skala luas, status Hak Guna Usaha (HGU), serta kekhawatiran bahwa masyarakat kecil dapat kehilangan tanah produktif akibat tekanan ekonomi.
Persoalan serupa sebelumnya muncul dari Desa Molohu, Kecamatan Tolangohula. Pada 4 Juni 2023, media Gopos.id memberitakan penolakan warga desa terhadap rencana penggunaan jalan desa sebagai lahan tebu. Warga mengaitkan persoalan itu dengan klaim batas HGU dan kesepakatan tukar-menukar tanah yang, menurut keterangan mereka, belum sepenuhnya direalisasikan.
Dua Peristiwa yang Menyorot Persoalan Batas Tanah dan Aset Desa
Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa persoalan perkebunan tebu tidak berhenti pada kegiatan produksi. Ada pula pertanyaan mengenai batas tanah, aset desa, kesepakatan antarpihak, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut dinilai membutuhkan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut.
Dalam tulisan yang diterima redaksi, Syamsudin Duka, mahasiswa S2 Sosiologi UNESA, mengangkat pertanyaan mendasar soal sejarah penguasaan tanah di kampung halamannya. Ia menceritakan bahwa orang-orang tua di kampung menyebut perusahaan pada masa lalu datang meminta persetujuan untuk mengelola tanah-tanah di daerah mereka. Saat itu, tanah belum dipandang memiliki nilai ekonomi sebesar sekarang, dan pemerintah desa pada masanya disebut memberikan persetujuan atau izin agar perusahaan dapat mengusahakan tanah tersebut untuk perkebunan tebu.
Dari cerita itu muncul pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: bagaimana proses penguasaan tanah berlangsung, siapa yang memberikan persetujuan, apakah masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah dilibatkan, bagaimana batas wilayah ditentukan, berapa lama izin pengelolaan diberikan, dan apakah seluruh proses didukung dokumen yang sah serta masih berlaku sampai hari ini.
Tanah sebagai Sumber Kehidupan, Bukan Sekadar Benda Dagang
Syamsudin menegaskan bahwa tanah bukan sekadar benda yang dapat diperjualbelikan. Bagi masyarakat desa, tanah adalah sumber kehidupan, ingatan keluarga, identitas sosial, dan jaminan bagi generasi yang akan datang.
Ia juga tidak memposisikan diri menuduh seluruh kegiatan perusahaan melanggar hukum. Perusahaan memiliki hak untuk berusaha sepanjang hak dan perizinannya sah. Namun, masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana tanah di wilayah mereka dikuasai, siapa pemegang haknya, dan apa konsekuensinya bagi kehidupan desa.
"Persoalannya bukan semata-mata apakah perusahaan boleh menanam tebu. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah penguasaan tanah berlangsung secara sah, transparan, dan adil, serta apakah keberadaan usaha tersebut memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat dan daerah," tulis Syamsudin dalam keterangannya.
Pelajaran dari Mojokerto: Petani Bisa Kelola Lahan Tanpa Memiliki Tanah
Pengalaman tinggal di Mojokerto, Jawa Timur, memberi gambaran lain bagi Syamsudin. Ia pernah berbincang dengan petani tebu tentang cara mereka mengelola perkebunan. Dari percakapan itu ia memperoleh gambaran bahwa petani dapat mengelola tanaman tebu tanpa harus memiliki tanah sendiri.
Model pengelolaan semacam itu, menurutnya, membuka ruang bagi pola kemitraan yang lebih berimbang antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan tidak harus menguasai tanah secara luas, sementara petani tetap memperoleh akses garapan dan pendapatan dari lahan yang mereka kelola.
Syamsudin menutup dengan pertanyaan reflektif soal mana yang lebih dahulu ada, desa atau perusahaan tebu. Pertanyaan sederhana itu, menurutnya, menyimpan sejarah panjang tentang tanah, kekuasaan, keputusan politik, dan nasib masyarakat yang hidup di sekitarnya.
