GORONTALO — Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menyebut kunjungan Sekretariat DPRD Pohuwato merupakan tindak lanjut atas hasil analisis dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya terkait peraturan daerah tentang mangrove. Menurut Sarton, pihak Sekretariat DPRD meminta penjelasan mengenai poin-poin penting dalam rekomendasi tersebut, termasuk alasan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan regulasi.
Rombongan Sekretariat DPRD Kabupaten Pohuwato dipimpin Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Rusli Rajak Umar. Pertemuan berlangsung di Kantor Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo dan membahas tindak lanjut rekomendasi terhadap peraturan daerah tentang mangrove serta rencana pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berperspektif HAM.
Alasan Regulasi Mangrove Perlu Penyesuaian
Sarton menjelaskan poin-poin rekomendasi yang disampaikan kepada DPRD, termasuk alasan perlunya penyesuaian terhadap peraturan daerah terkait mangrove. Masukan itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPRD.
"Kami telah menjelaskan poin-poin penting dalam rekomendasi, termasuk alasan perlunya penyesuaian terhadap peraturan daerah terkait mangrove. Masukan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPRD," ujar Sarton.
Pendampingan dari perspektif HAM dinilai penting dilakukan sejak tahap perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah. Dengan begitu, substansi regulasi yang dihasilkan diharapkan selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masukan KemenHAM untuk Syarat Administrasi Propemperda
Rusli mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi catatan dan masukan KemenHAM sebagai bagian dari persiapan finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2027. Menurut dia, masukan kementerian dan lembaga terkait diperlukan untuk melengkapi persyaratan administrasi sekaligus memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Catatan dan masukan dari KemenHAM akan kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan ketentuan yang sudah ada," kata Rusli seusai pertemuan.
Hasil konsultasi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Sekretariat DPRD untuk disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pohuwato sebelum memasuki tahapan finalisasi. Dokumen terkait juga perlu dilengkapi untuk memenuhi ketentuan administrasi, termasuk penginputan produk hukum daerah melalui aplikasi e-Perda.
KemenHAM Minta Dilibatkan Sejak Tahap Penyusunan Ranperda
Selain membahas regulasi tentang mangrove, pertemuan tersebut turut membicarakan keterlibatan KemenHAM dalam pendampingan penyusunan Ranperda di Kabupaten Pohuwato. Koordinasi antara KemenHAM, DPRD, dan pemerintah daerah diperlukan agar aspek HAM menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan daerah.
"Kami berharap ke depan Kantor Wilayah Kementerian HAM dapat dilibatkan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato, sehingga perspektif HAM dapat diperhatikan sejak awal," katanya.
Sebagai tindak lanjut, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo akan menyampaikan surat yang memuat poin-poin penting hasil analisis terhadap rancangan peraturan daerah yang telah diajukan. Surat itu mencakup Ranperda tentang penanganan konflik sosial dan masukan terkait peraturan daerah tentang mangrove.
Melalui koordinasi tersebut, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo berharap proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato semakin berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
